Kritikus Mengatakan “Terlalu Jauh” Untuk Pengaturan Ulang Konten Online

Pemerintah Kanada telah mengusulkan langkah-langkah untuk mengatur konten online

dimana hal ini dilakukan oleh beberapa eksekutif sebagai langkah yang terlalu jauh dalam intervensi terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital.

Proposal tersebut, yang dikenal sebagai Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act),

bertujuan untuk mewajibkan platform online besar seperti Facebook, Google, dan Twitter untuk menghapus konten ilegal dan merugikan dengan lebih efektif.

Langkah ini juga dirancang untuk melindungi pengguna dari konten berbahaya, termasuk kebencian, kekerasan, dan pornografi anak.

Menteri Kehakiman Kanada, David Lametti, mengatakan bahwa undang-undang ini penting untuk menghadapi tantangan konten berbahaya di era digital.

“Kami harus melindungi warga Kanada dari bahaya yang nyata dan merugikan yang ada di platform online,” katanya.

Namun, rencana tersebut telah menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk kelompok advokasi kebebasan berekspresi dan beberapa anggota parlemen.

Mereka berpendapat bahwa undang-undang ini dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti sensor yang berlebihan dan kebebasan berbicara.

Pengkritik juga khawatir bahwa langkah ini dapat menyebabkan platform online menanggung beban terlalu besar dalam memoderasi konten, yang pada akhirnya dapat mengarah pada sensor yang tidak adil dan pelarangan informasi yang sah.

“Kami mendukung upaya untuk melindungi pengguna online, tetapi ini harus dilakukan dengan hati-hati tanpa membahayakan kebebasan berekspresi,” kata seorang anggota parlemen dari oposisi.

Di sisi lain, pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten berbahaya secara online.

Mereka menekankan perlunya platform online bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghapus konten yang merugikan.

Diskusi dan berlanjut terus di Kanada mengenai bagaimana menemukan keseimbangan antara melindungi pengguna online dan memastikan kebebasan berekspresi.

Pengamat menyebutkan bahwa langkah-langkah sementara untuk mengatur konten online dapat penting, penting juga untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan berbicara tetap terjaga dalam proses.

Sementara Undang-Undang Layanan Digital masih dalam tahap diskusi dan konsultasi publik, langkah ini mencerminkan tantangan besar dalam mengatur ruang digital yang semakin kompleks dan beragam.

Sumber: Berita CBC, The Globe dan Mail